STATUS HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH YANG BERASAL DARI HIBAH YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN HUKUM ISLAM (Tinjauan Kasus Terhadap Pengikatan Hak Tanggungan Di PT. Bank Mandiri Persero Cabang Gorontalo) - Gani, Sadik (Universitas Sam Ratulangi, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis asas-asas keadilan terhadap hak hibah dan ha katas pemberian hak tanggunagan pada jaminan kredit yang berasal dari hibah dikalangan Muslim. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang hak tanggungan,Â kompilasi hukum Islam, perundang-undangan tentang perbankan, perundang-undangan Agraria, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Keuangan, yurisprudensi, dan lain-lain sebagai bahan hukum primer. Sedangkan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus, ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa. Hibah yang tidak sesuai dengan dan syarat hukum Islam dan atau Kompilasi Hukum Islam dapat berakibat batalnya; Akta hibah yang dibuat oleh PPAT, Sertipikat Hak Milik, Akta Pemberian Hibah, Sertipikat Hak Tanggungan. Orang lain atau ahli waris lain dapat menggunakan upaya hukum demi keadilan untuk memperoleh haknya, berupa : Permohonan pembatalan hibah (materi) melalui Pengadilan Agama, Gugatan pembatalan akta hibah (formil) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) melalui Pengadilan Negeri. Gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Tanggungan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Â Keadilan pihak yang merasa kehilangan hak hibahnya dapat melakukan tuntutan hak berupa gugatan ke Pengadilan Agama, gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Â Sementara pihak Bank selaku kreditur sekaligus sebagai pemegang hak tanggungan agar menahan diri sejenak melakukan penjualan lelang sampai adanya putusan pengadilan terhadap gugatan pemberian hibah dan pembatalan hak tanggungan. Kata kunci : Status Hak Tanggungan, Hibah, Aspek Keadilan