Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi di Desa Talikuran Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. - Nancy M. A. Wuysang (Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2022)
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menetapkan bahwa desa diberikan kesempatan yang besar dalam mengurus tata pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desanya. Sejak tahun 2015 kucuran Dana Desa sebagai perintah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa sangatlah besar. Sesuai informasi dari situs resmi bpkp.go.id, menunjukkan angka jumlah Dana Desa yang didistribusikan dari tahun 2015 sd tahun 2021 menyentuh angka 400,9 Triliun Rupiah, yang pada tahun 2021 dilaporkan sudah disalurkan ke 74.960 desa penerima Dana Desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Disertai dengan Pendapatan Dana Transfer lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), Pendapatan bersumber dari PAD, maupun yang bersumber dari Pendapatan Lain- Lain Desa yang sah, yang semuanya dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kontribusi yang besar untuk membangun desa sesuai amanat Undang- Undang Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap penerima Dana Desa di seluruh Indonesia ini harus disertai dengan komitmen serta tanggung jawab yang besar pula, dimana dalam pengelolaannya pemerintah desa diwajibkan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada.