EFEKTIVITAS PENEGAK HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA - Siregar, Petro Binsar; Arisandi, Muhammad Rizky; Puanandini, Dewi Asri (Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2024)
Tindak pidana korupsi adalah masalah fundamental yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari sektor ekonomi hingga sosial dan politik. Praktik korupsi menghambat pembangunan nasional, mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan fokus pada regulasi yang berlaku, penerapan hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pemberantasan korupsi.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi kerangka hukum antikorupsi di Indonesia dan menganalisis bagaimana regulasi tersebut diterapkan oleh lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk memberantas korupsi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta keberadaan lembaga khusus seperti KPK. Regulasi ini juga diperkuat oleh ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang memberikan landasan internasional dalam pemberantasan korupsi.Namun, implementasi regulasi antikorupsi sering kali menghadapi berbagai tantangan. Hambatan terbesar adalah intervensi politik yang mengganggu independensi lembaga penegak hukum. Penunjukan pejabat di institusi penegak hukum kerap kali didasarkan pada kepentingan politik, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Selain itu, lemahnya koordinasi antarlembaga, seperti antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, mengakibatkan proses hukum sering kali berjalan lambat dan tidak efisien. Fenomena ini diperparah oleh budaya korupsi yang telah mengakar di berbagai level birokrasi, sehingga membentuk ekosistem yang sulit diberantas.Selain hambatan struktural, masalah teknis juga menjadi tantangan besar. Misalnya, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan independen dalam menangani kasus-kasus korupsi besar. Banyaknya beban kerja di lembaga penegak hukum juga sering kali mengurangi fokus dalam penanganan kasus-kasus strategis. Di sisi lain, masih terdapat celah hukum dalam regulasi yang memungkinkan pelaku korupsi memanfaatkan mekanisme hukum untuk menghindari hukuman berat, seperti penyalahgunaan hak asasi manusia sebagai alasan untuk menghindari proses hukum.Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Penegak hukum harus memperkuat kapasitas dan independensinya melalui pelatihan khusus, pengawasan internal yang ketat, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Lembaga-lembaga penegak hukum juga perlu memperbaiki koordinasi melalui pembentukan mekanisme kerja sama yang jelas dan terintegrasi, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam penanganan kasus. Selain itu, edukasi dan kampanye antikorupsi harus diperkuat untuk mengubah budaya masyarakat yang permisif terhadap korupsi.Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya bergantung pada regulasi yang memadai, tetapi juga pada komitmen dan integritas lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan sinergi yang baik antara regulasi yang tegas, implementasi yang konsisten, dan dukungan masyarakat, efektivitas pemberantasan korupsi diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini tidak hanya penting untuk menegakkan supremasi hukum, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat