Penentuan Lokasi Pengembangan Tambak di Provinsi Banten Berdasarkan Analisis Geospasial dan Analytical Hierarchy Process - Taufik, Isvan; Purwanto, Didik; Wardhana, Mochamad Wary; Sari, Resti Meliana (Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (P3M), Politeknik Negeri Padang, 2024)
Sumber daya perikanan yang besar di wilayah pesisir dan lautan Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan karena berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat serta mampu menopang perekonomian Indonesia. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang sangat berpotensi untuk pengembangan budidaya perikanan, terutama budidaya air payau dikarenakan Provinsi Banten memiliki panjang garis pantai 964,307 km, 37 kecamatan pesisir, serta 133 desa pesisir dan 81 pulau-pulau kecil. Sistem budidaya perikanan air payau di Provinsi Banten yang efektif sebagian besar menggunakan sistem tambak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat sebanyak 55 Daerah Irigasi Tambak (DIT) yang ada di Provinsi Banten yang terdiri dari 1 DIT kewenangan provinsi dan 54 DIT kewenangan Kab/Kota dengan total luasan sebesar 14.279 Ha. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui survey lapangan pada kabupaten/kota di Provinsi Banten yang daerahnya terdapat kawasan irigasi tambak dan pengumpulan data sekunder melalui kajian pustaka. Metode analisis untuk menentukan sebaran lokasi dan memutakhirkan delineasi tambak menggunakan analisis geospasial, sedangkan metode analisis yang untuk penentuan lokasi tambak potensial menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian diperoleh skor tertinggi adalah DIT Mekarsari di Kecamatan Panimbang dengan nilai 6,75 yang berarti bahwa pengembangan tambak yang paling potensial berada pada DIT Mekarsari di Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.