PERLINDUNGAN HUKUM DAN EKONOMI TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (KECAMATAN MENTOK) - Annisa Fitria Jasmine Putri; Meisia Viona Valensia; Rafizah Purnama; Jeanne Darc Noviayanti Manik (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2024)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar dan menduduki peringkat pertama di antara seluruh daerah di Indonesia. Seiring dengan maraknya penambangan timah, ada kisah menarik namun menyedihkan. Bagi komunitas penambang timah, melibatkan anak-anak dalam kegiatan pertambangan untuk membantu pekerjaan dianggap normal dan memang telah diakui sebagai profesi turun-temurun yang telah mereka geluti sejak dahulu kala. Peran serta anak-anak dalam dunia pertambangan tentu memiliki dampak tersendiri. Banyak anak putus sekolah karena pertambangan, apalagi jika harga timah terus naik. Situasi ini tidak dapat dipungkiri, karena sejak kecil anak-anak sering bermain di area pertambangan. Anak-anak akan menghadapi banyak risiko ketika melakukan kegiatan pertambangan. Hal ini lebih mengkhawatirkan untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan pertambangan. Anak pada hakikatnya membutuhkan pendidikan, perlindungan hukum, perlindungan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memerlukan data primer dan data sekunder. Yuridis empiris dilakukan dengan melihat realitas yang ada dalam praktik di lapangan. Penelitian ini menarik dilakukan karena berdasarkan observasi lapangan, kami menemukan bahwa masih banyak anak-anak penambang yang terlibat dalam kegiatan penambangan timah, terutama di Desa Belo Laut dan Desa Air Putih, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti apa perlindungan hukum dan ekonomi untuk pekerja anak di lingkungan hukum Indonesia? Apakah hukum di Indonesia akan tegas dalam menangani masalah ini? Oleh karena itu, kami ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini dan menyajikannya dalam sebuah penelitian.Kata kunci: pertambangan timah, pekerja anak, perlindungan hukum, ekonomi