ZINA DAN GERAKAN LGBT: QUO VADIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM PENYELAMATAN MORALITAS BANGSA (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUXIV/2016) / ADULTERY AND LGBT MOVEMENT: QUO VADIS PENAL POLICY FOR SAVING MORAL NATIONS (Annotation of Constitutional Court Decision Number 26/PUUXIV/2016) - Jazim Hamidi; Lukman Nur Hakim (Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018)
Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender sudah menjadi sebuah gerakan berbahaya, akan tetapi belum ada norma hukum yang mengatur tentang perilaku asusila tersebut, Pentingnya sanksi terhadap pelaku zina dan LGBT merupakan bentuk ketegasan negara dalam melindungi moral dan ideologi Nusantara dari faham berbahaya, akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan tersebut karena pemidanaan pelaku zina, baik strafsoort maupun strafmaat, dan perilaku asusila lesbian, gay, biseksual, dan transgender memerlukan pembentukan norma baru, sehinggga menjadi Kebijakan hukum pidana (Penal policy). Kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menjadi hak Pembentuk Undang-Undang yaitu DPR bersama Presiden. Tulisan ini merupakan Anotasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUXIV/2016 yang memberikan penjelasan kepada masyarakat adanya Quo Vadis Kebijakan hukum pidana (Penal policy) dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender are becoming a dangerous movement, yet there is no legal norm governing this immoral behavior. The sanctions importance towards adultery and LGBT perpetrators is a form of state assertiveness in the conservation of the moral and ideology from dangerous movement. Meanwhile, the Constitutional Court rejected the request by the argumentation which is that punishment of adultery, both strafsoort and strafmaat, and Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender needs a new norm to a penal policy. The authority is not the authority of the Constitutional Court, but it is the right of the Acting Legislator, namely the House of Representatives together with the President. This paper is an Annotation of Open Law Policy of Constitutional Court Decision 26 / PUUXIV / 2016 that provides an explanation to the public about Quo Vadis of Open law policy in the Constitutional Court decision.