The Policy Formation Process of Inclusivity PEKKA Foundation with Australian DFAT - Nur Jihan; Raden Maisa Yudono (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)
Abstract. This research discusses the inclusion policy formulation process conducted by Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Foundation and the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). This research background is the social and economic vulnerability experienced by female-headed households in Indonesia. This research examines multi-stakeholder collaboration and the process of formulating inclusive policies in Indonesia. The research method is descriptive qualitative, with interview techniques and non-participant observation. The results show that policy-making involves five stages: agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, and policy evaluation. At each stage, both PEKKA and DFAT play their respective roles through collaboration using the multi-stakeholder partnership (MSP) approach, resulting in empowerment programs such as the Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK PEKKA) and the Paradigta Academy, which have increased access to basic services and political participation of the female-headed family. Keywords: Policy; female- headed family; PEKKA; DFAT; MSP Abstrak. Penelitian ini membahas proses perumusan mengenai kebijakan inklusivitas yang dilakukan oleh Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) bersama dengan Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Latar belakang penelitian ini adalah isu kerentanan sosial dan ekonomi yang dialami oleh perempuan kepala keluarga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kolaborasi multi-stakeholder serta proses perumusan kebijakan inklusivitas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik wawancara dan observasi non-partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan kebijakan melibatkan lima tahap, yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam setiap tahap, baik PEKKA maupun DFAT memainkan perannya masing-masing melalui kolaborasi menggunakan pendekatan multi-stakeholder partnership (MSP) yang menghasilkan program-program pemberdayaan seperti Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK) PEKKA dan Akademi Paradigta yang berhasil meningkatkan akses layanan dasar dan partisipasi politik perempuan kepala keluarga. Kata Kunci: Kebijakan; perempuan kepala keluarga; PEKKA; DFAT; MSP