Collaborative Governance Penanaman Nilai-Nilai Pancasila pada Pendidikan Formal di DKI Jakarta - Muhani; Prabowo, Hadi; Syafri, Wirman; Rusfiana, Yudi (Dinasti Review, 2024)
Kolaborasi menjadi elemen penting dalam mencapai kesuksesan organisasi, ditengah keterbatasan sumber daya, dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance penanaman nilai-nilai Pancasila pada pendidikan formal, mengetahui faktor dominannya serta dan merekomendasikan model collaborative governance penanaman nilai-nilai Pancasila pada pendidikan formal yang ideal. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara, dan observasi, dan sumber data sekunder berasal dari telaah dokumen regulasi dan laporan terkait. Informan dipilih secara purposive, berasal dari pemangku kepentingan terkait dari unsur pemerintah, organisasi non pemerintah, media massa, swasra dan masyarakat. Data dianalisis dengan mengacu pada teori collaborative governance Bryson, Crosby dan Stone (2006) yang mencakup 5 indikator yang menentukan keberhasilan Collaborative Governance, yaitu: 1) Kondisi awal, 2) Proses kolaborasi yang terdiri dari 6 tahapan proses yaitu: kesepakatan awal, kepemimpinan, legitimasi, kepercayaan, mengelola konflik, dan perencanaan), 3) Struktur dan Tata Kelola, 4) Kontingensi dan Kendala dan 5) Hasil dan Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance penanaman nilai-nilai Pancasila pada pendidikan formal belum optimal. Hambatan dan kendala yang ditemukan terkait dengan peningkatan kapasitas, legitimasi kolaborasi dan otonomi daerah. Faktor dominan terdapat pada struktur dan tata kelola, yang didorong oleh kebijakan pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan model collaborative governance yang dimodifikasi dengan menambahkan elemen regulasi, pembinaan, evaluasi dan kelembagaan PIP di daerah, yaitu Model Collaborative Governance Pendidikan Pancasila. Peneliti menyarankan agar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dimasukan secara eksplisit dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, dan pembentukan kelembagaan PIP di daerah untuk mengefektifkan penanaman nilai-nilai Pancasila, serta pembentukan Tim Kolaborasi.