ANALISIS LAPORAN KEUANGAN GUNA MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG (STUDI KASUS PADA PT. PUTRA JAYA NANAS TAHUN 2023) - Ery Caprika Dewi; Sri Luayyi; Akhmad Naruli (Cahaya Ilmu Bangsa, 2024)
Corporate income tax payable according to Law Number 36, 2008 is a tax imposed on every business entity or company for the income it earns in a certain period. Business entities are required to report their income to the tax authority and calculate the tax owed based on the applicable rates. One of the obligations of taxpayers is to prepare financial reports that adhere to generally accepted accounting principles, namely Financial Accounting Standards (SAK). The data source used in this research is primary data, namely in the form of a balance sheet and commercial profit and loss report for 2023. Data was obtained in the field by conducting interviews and documentation which was then processed by researchers. This type of research is descriptive research with quantitative methods, namely the method used to provide a general description of the object being studied based on data in the form of numbers, by processing and analyzing to draw conclusions. The variables used in this research are commercial financial reports, fiscal reconciliation and corporate income tax payable. The research results show a number of pre-tax differences IDR 61,746,500 is lower because there are costs that should be included in the company's profit and loss statement as a deduction from profits but were not recorded by the company. Apart from that, fiscal corrections also affect the taxes that companies must pay. Implementing fiscal reconciliation can streamline the amount of corporate income tax payable. This is supported by research results which show that the company is able to minimize around Rp. 8,310,470 lower for tax payments, so it can have a positive impact on the net profits obtained. Based on research, researchers suggest PT. Putra Jaya Nanas can carry out fiscal reconciliation in accordance with tax regulations, and can pay attention to cost components that have the potential to be objects of corporate income tax deductions. Pajak penghasilan badan terutang menurut Undang-Undang Nomor 36, 2008 adalah pajak yang dikenakan pada setiap badan usaha atau perusahaan atas pendapatan yang diperolehnya dalam suatu periode tertentu. Badan usaha wajib melaporkan pendapatan mereka kepada otoritas pajak dan menghitung pajak yang terutang berdasarkan tarif yang berlaku. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah meyusun laporan keuangan yang berprinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa neraca dan laporan laba rugi komersial tahun 2023, data diperoleh dilapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan ganbaran umum tentang objek yang diteliti berdasarkan data-data berupa angka, dengan cara mengolah dan menganalisis untuk diambil kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keungan komersial, rekonsiliasi fiskal dan pajak penghasilan badan terutang. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan sebelum pajak sejumlah Rp.61.746.500 lebih rendah ini karena terdapat biaya yang seharusnya pada laporan laba rugi perusahaan dijadikan sebagai pengurang laba tapi tidak dicatat oleh perusahaan. Selain itu koreksi fiskal juga mempengaruhi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Penerapan rekonsiliasi fiskal dapat mengefisiensikan jumlah pajak penghasilan badan terutang. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan jika perusahaan mampu meminimalkan sekitar Rp. 8.310.470 lebih rendah atas penyetoran pajak, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap keuntungan bersih yang diperoleh. Berdasarkan penelitian, peneliti menyarankan PT. Putra Jaya Nanas dapat melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan, serta dapat memperhatikan komponen biaya yang berpotensi sebagai objek pemotongan pajak penghasilan badan.