IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK - Ridhayati, Himmah; Karyus, Aila; Setiaji, Bambang; Pramudho, Kodrat; Adyas, Atikah (LPPMK STIKES Widyagama Husada, 2024)
RSIA Puri Betik Hati merupakan rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, sebagian besar pasien dan pengunjung didominasi oleh ibu, bayi dan anak-anak dimana lingkungan rumah sakit harus sehat bebas dari asap rokok. RSIA Puri Betik Hati sudah mengimplementasikan kebijakan larangan merokok melalui keputusan Direktur RSIA Puri Betik Hati Nomor 148/SK/DIR/RSIA-PBH/VIII/2020. Meskipun demikian, dalam proses monitoring masih ditemukan puntung rokok diarea rumah sakit hal ini menunjukkan masih ada yang merokok di area rumah sakit tanpa diketahui oleh petugas dan perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSIA Puri Betik Hati dan faktor-faktor apa saya yang menjadi penghambat dan keberhasilan suatu kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam mendapatkan data penelitian peneliti menggunkan Teknik wawancara, observasi dan telaah dokumen kebijakan Kawasan Tanpa rokok di RSIA Puri Betik Hati. Informan dalam penelitian diperoleh dengan teknik purposive sampling berjumlah 8 orang analisis data menggunakan metode triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan menurut teori George Edward III dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi sudah berjalan namun ada beberapa hal dalam pelaksanaanya belum maksimal yaitu dari faktor komunikasi internal masih belum sepenuhnya optimal karena beberapa staf belum memahami tentang aturan Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Dari faktor sumber daya kurang maksimalnya dalam pengawasan hal tersebut disebabkan keterbatasan jumlah personil yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Dari aspek disposisi belum ada struktur khusus untuk mengimplementasikan kebijakan sedangkan dari aspek struktur birokrasi belum ada alur pelaksanaan kebijakan berupa SOP.