DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INDONESIA - Putrayasa, Eben Haezer Willem; Stefani, Gracia Cindy; Debora, Caroline (Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2024)
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan langkah besar yang telah lama direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Keputusan tersebut dilandasi oleh berbagai faktor urgensi, antara lain masalah kepadatan penduduk dan ketidakseimbangan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, menghadapi banyak masalah lingkungan dan infrastruktur yang semakin memburuk, seperti banjir yang sering melumpuhkan aktivitas. Pemindahan ibu kota diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan profesional. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah Indonesia memulai pembangunan IKN sebagai simbol identitas nasional yang modern, cerdas, dan ramah lingkungan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai respon di masyarakat, baik pro dan kontra, salah satunya ketergesaan dalam proses legislasi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemindahan ibu kota serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait pembentukan Otorita IKN sebagai entitas baru dalam struktur pemerintahan.