PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN PERTAMBANGAN TIMAH - Darista (ABISATYA DINAMIKA ISWARA, 2023)
Penegakan hukum lingkungan merupakan aspek kritis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, terutama dalam konteks kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan timah. Pertambangan timah seringkali menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta kerusakan ekosistem yang luas. Untuk mengatasi masalah ini, penegakan hukum lingkungan perlu menjadi fokus utama. Pentingnya penegakan hukum terlihat dalam perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak dan pemulihan lingkungan yang rusak. Pemerintah harus memastikan adanya peraturan yang ketat terkait pertambangan timah dan memastikan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dihukum secara tegas. Sanksi yang efektif, termasuk denda yang signifikan dan pembatalan izin operasional, menjadi instrumen penting untuk mendorong kepatuhan. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dalam proses penegakan hukum dapat memperkuat keberhasilan upaya tersebut. Edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam lingkup lingkungan hidup dan cara melaporkan pelanggaran hukum dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi krusial. Membangun sinergi di antara mereka akan memperkuat sistem penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dalam konteks kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.