Penyelenggaraan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin: Implementation and Formation of Local Regulations on Legal Aid for the Poor - Atriani Budahu (Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat yang berada di daerah dan untuk mengetahui dasar kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam membentuk peraturan daerah mengenai pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang mengkaji terutama data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen hukum lainnya, serta hasil-hasil penelitian, hasil kajian dan referensi lainnya. Dalam melihat ketepatan berfungsinya suatu peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah perlu lebih dioptimalkan, dengan melihat landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan