The HUBUNGAN KOMPENSASI DAN PENGETAHUAN KADER DENGAN KEAKTIFAN DALAM PELAKSANAAN POSYANDU SIAGA MATERNAL PERINATAL: KEAKTIFAN DALAM PELAKSANAAN POSYANDU SIAGA MATERNAL PERINATAL (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) STIKES Banyuwangi, 2024)
Latar Beakang: Berdasarkan evaluasi Sustainable Development Goal’s (SDG’s) pada tahun 2015 angka kematian ibu di Indonesia mencapai 305/100.000 KH sedangkan angka kematian neonatal pada tahun 2017 mencapai 15/1000 KH. Salah satu upaya untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi adalah dengan melakukan pemeliharaan kesehatannya. Mendasari permasalahan dalam bidang kesehatan, berbagai upaya telah di lakukan pemerintah, termasuk dengan penyelenggaraan posyandu, sebagai organisasi kesehatan yang melayani layanan kesehatan di tengah masyarakat. Posyandu dengan konsep siaga maternal dan perinatal mefokuskan pada layanan kesehatan ibu dan anak. Khususnya pada layanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan.Tujuan: Penelitian ini untuk mengetahui hubungan kompensasi dan pengetahuan kader dengan keaktifan dalam pelaksanaan posyandu siaga maternal perinatal di Desa Mekarsari Kabupaten Garut tahun 2019. Metodologi: penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian menggunakan total sampling yaitu seluruh kader posyandu di Desa Mekarsari Kabupaten Garut sebanyak 35 orang. Instrument yang digunakan berupa kuesioner dengan model pertanyaan tertutup. Kuesioner ini telah di uji validitas dan reliabilitas dengan hasil uji dinyatakan valid dan reliabel dengan analisis data menggunakan uji chi-square. Hasil Penelitian: menunjukkan bahwa terdapat hubungan anatar variabel pengetahuan dengan niali p-value sebesar 0,009 dan variabel kompensasi dengan nilai p-value sebesar 0,003 terhadap Keaktifan dalam pelaksanaan posyandu siaga maternal perinatal. Kesimpulan dan saran: bahwa terdapat hubungan kompensasi dan pengetahuan kader dengan keaktifan dalam pelaksanaan posyandu siaga maternal perinatal. Diharapkan masyarakat khususnya ketua PKK agar terlibat dalam pengajuan anggaran dana desa pada waktu musrembangdes untuk pengajuan insentif atau kompensasi bagi kader sehingga kesejahteraannya meningkat