PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBAHARUAN KEBIJAKAN SOCIAL COMMERCE (STUDI KASUS PEMBUKAAN KEMBALI TIKTOK SHOP DI INDONESIA) - Savilia, Ine; Khasanah, Kholissotun; Luqman, Muhammad; Abdul Azis, Taufik Samhari; Kiky Aprianto, Naerul Edwin (Merdeka Indonesia Jurnal International, 2024)
Artikel ini membahas peran pemerintah Indonesia dalam pembaharuan kebijakan social commerce, dengan fokus pada pembukaan kembali TikTok Shop yang diluncurkan pada April 2021. TikTok Shop memungkinkan pengguna untuk membeli produk langsung dari aplikasi, namun menimbulkan kontroversi di kalangan pelaku UMKM yang merasa dirugikan oleh praktik persaingan tidak sehat, seperti predatory pricing. Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 yang melarang media sosial berfungsi sebagai e-commerce, bertujuan untuk melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan persaingan yang adil. Meskipun kebijakan ini dapat mengurangi aktivitas e-commerce bagi UMKM yang bergantung pada TikTok Shop, diharapkan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk bersaing di pasar. Penghapusan TikTok Shop berdampak signifikan pada perekonomian, terutama bagi UMKM yang diuntungkan oleh platform tersebut. Pada 11 Desember 2023, TikTok menjalin kemitraan dengan Tokopedia, menginvestasikan US 1,5 miliar dan menguasai 75,01% saham Tokopedia, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ecommerce. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai potensi monopoli dan persaingan tidak sehat. Kesimpulannya, meskipun kemitraan ini menawarkan peluang, regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi pelaku usaha lokal dan konsumen.