Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan - Dzaky Muhammad Zhafran; Ade Mahmud (UPT Publikasi Ilmiah Unisba, 2024)
Abstract. Pretrial aims to uphold the law and protect human rights at the investigation level, and pretrial also functions as a supervisory tool for law enforcement officials, in this case investigators, because of the abuse of authority given to them. The objectives of his research include analyzing the implementation of the standard operating procedures of the corruption eradication commission in determining suspects in accordance with the criminal procedure law, and knowing the suspects who are declared free based on pretrial decisions are re-established as suspects. The method used is normative legal research that uses secondary legal materials, and uses qualitative normative analysis. In this research, the author analyzes the study of the South Jakarta District Court decision Number 2/PID.PRA/2024/PN JKT SEL. The results of this study are that the KPK as an investigator has committed abuse of power because it has carried out a process that is not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and in reassigning a suspect by an investigator can be done on the basis of not obtaining sufficient preliminary evidence or finding new evidence, because pretrial is not related to the substance of the case. Abstrak. Praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia di tingkat penyidikan, dan praperadilan juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi aparat penegak hukum penegak hukum, dalam hal ini penyidik, karena adanya penyalahgunaan penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penelitiannya antara lain untuk menganalisis pelaksanaan standar operasional prosedur komisi pemberantasan korupsi komisi pemberantasan korupsi dalam menetapkan tersangka sesuai dengan hukum acara pidana, mengetahui pidana, dan mengetahui tersangka yang dinyatakan bebas berdasarkan putusan praperadilan ditetapkan kembali sebagai tersangka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif normatif yang menggunakan bahan hukum sekunder, dan menggunakan analisis normatif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jakarta Selatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/PID.PRA/2024/PN JKT SEL. Hasil dari penelitian ini adalahHasil dari penelitian ini adalah bahwa KPK sebagai penyidik telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena karena telah melakukan proses yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menetapkan kembali seorang tersangka oleh penyidik dapat dilakukan atas dasar tidak diperolehnya bukti permulaan yang cukup atau bukti permulaan yang cukup atau menemukan bukti baru, karena praperadilan tidak berkaitan dengan substansi perkara.