Efektivitas Peran Kepolisan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Dunia Maya - Akbar, Muhammad Aidil; Kamal, Muhammad; Badaru, Baharuddin (Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia, 2024)
Tujuan penelitian menganalisis Peran kepolisian resor Terhadap penegakan Hukum Tindak Pindana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan Online yang di lakukan di dunia maya. Penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan teknik pengumpulan wawancara langsung kepada pihak terkait. Yaitu beberapa orang penyidik di kepolisian dan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepolisian resort kota bone mempunyai peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan di dunia maya. Hal ini di dukung oleh pengembangan kapasitas penyidik dan perkembangan teknologi yang ada. Namun dalam proses penegakan hukumnya, pihak kepolisian resort kota Bone memiliki beberapa kendala dalam penegakan hukum. Yaitu, dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran masyarakat dan faktor struktur hukum. The research objective is to analyze the role of the resort police in enforcing the online fraud crime law based on the Electronic Transaction Information Law, (2) To find out and analyze the factors inhibiting law enforcement against online fraud crimes committed in cyberspace. The author uses empirical legal research methods with direct interview collection techniques with related parties. Namely several investigators in the police and the community. The results of this research indicate that the Bone City resort police have an important role in enforcing the law on criminal fraud in cyberspace. This is supported by developing the capacity of investigators and developments in existing technology. However, in the process of enforcing the law, the Bone City resort police had several obstacles in enforcing the law. Namely, it is influenced by facilities and infrastructure factors, public awareness factors and legal structure factors