ANALISIS DAMPAK ALTERNATIF PENGGOLONGAN WILAYAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN PADA KEBIJAKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN PERDESAAN - Dwi Haryanto; Endrawati Fatimah; Sri Yani Kusumastuti (Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, 2015)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) merupakan salah satuprogram penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang meliputi PNPM Mandiri Perkotaan danPNPM Mandiri Perdesaan. Untuk memperlancar program tersebut, diperlukan alokasi anggaranyang sesuai dengan lokasi dan kondisi wilayah sampai tingkat desa/kelurahan. Ketidaksesuaianlokasi dan kondisi wilayah berakibat kurang tepatnya sasaran sehingga tujuan dari masing-masingprogram tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merumuskan kriteriawilayah perkotaan dan perdesaan sebagai pertimbangan mendasar dalam pengalokasiananggaran PNPM Mandiri, serta memberikan alternatif agar pengalokasian anggaran PNPM Mandirilebih sesuai dengan kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup penelitian inimencakup seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis diskriminan, diketahui bahwavariabel TK, SMP, rumah tangga listrik, pasar, SMU, pertokoan, rumah sakit, dan rumah tanggatelepon merupakan variabel pembentuk kriteria keberadaan/akses fasilitas perkotaan yangmemiliki kontribusi besar terhadap pembentukan wilayah perkotaan. Dengan diperolehnya 8variabel tersebut, maka 3 kriteria pembentuk wilayah perkotaan (jumlah kepadatan penduduk,persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses fasilitas perkotaan) dapat dijadikanpembeda dalam pembentukan wilayah perkotaan dan perdesaan. Perubahan jumlah variabel padakriteria keberadaan/akses fasilitas perkotaan mempengaruhi perubahan wilayah perkotaan diIndonesia. Perubahan wilayah menjadi penting untuk dipertimbangkan agar pengalokasiananggaran PNPM Mandiri lebih tepat sasaran.