TINDAKAN KORUPSI PADA DANA PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN CIREBON SEBAGAI KESALAHAN MANAJEMEN DAN ANALISISNYA MENURUT TEORI PERTUKARAN - Munawaroh, Mumun (akultas Ilmu Trabiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
ABSTRAK Tindakan korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dengan serius. Setidaknya ada tiga Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sikap dan perilaku korupsi yang bersenyawa dengan praktek kolusi dan nepotisme pada gilirannya akan meniadakan etos kompetisi secara sehat, makin memperkuat hubungan patron-client, siapa yang berkuasa dan mempunyai uang bisa mengatur segalanya, kesenjangan antar kelompok semakin menganga dan melembaga sehingga dapat menciptakan kesenjangan dan kerawanan sosial. Semua hasil penelitian menyebutkan 56% dari dompet dikembalikan, dan 44% dibawa pergi. Hanya di Norwegia dan Denmark saja, seluruh dompet (100%) dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara itu di tempat lain seperti Italia (35% dikembalikan), Swiss (35% dikembalikan), Hong Kong (30% dikembalikan), Meksiko (21% dikembalikan), dan Amerika Serikat (67% dikembalikan).