NETRALITAS BIROKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 - Saputra, Azhes Melodi; Sardini, Nur Hidayat -; Martini, rina - (Journal of Politic and Government Studies, 2025)
Birokrasi memainkan peran vital sebagai jantung negara, sehingga profesionalisme dan netralitas birokrasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi. Penelitian ini berfokus pada fenomena ketidaknetralan birokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018, dengan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan wawancara dan dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran netralitas ASN yang signifikan di tingkat kabupaten/kota, sementara di tingkat provinsi pelanggaran serupa tidak ditemukan. Perbedaan ini disebabkan oleh mekanisme pengawasan yang lebih ketat, regulasi yang tegas, serta transparansi pelaporan di tingkat provinsi. Faktor penyebab utama ketidaknetralan di tingkat kabupaten/kota meliputi tekanan politik lokal, ambisi individu, pengaruh kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta regulasi yang kurang tegas. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan netralitas ASN, khususnya di tingkat kabupaten/kota dengan memperkuat penerapan sistem merit, meningkatkan transparansi, dan memastikan regulasi yang jelas serta tegas. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus akademik tentang relasi antara birokrasi dan politik dalam konteks demokrasi lokal, dengan menegaskan pentingnya netralitas sebagai pilar utama birokrasi yang profesional dan berintegritas. Kesimpulan ini menegaskan bahwa birokrasi yang tidak netral tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem birokrasi dan mencegah pelanggaran netralitas ASN dalam konteks Pilgub Jawa Barat 2018, yaitu Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum, Peninjauan Ulang Peran Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Penguatan Penerapan Sistem Merit, Implementasi Sistem Reward and Punishment yang Adil dan Transparan, Penguatan Peran KASN dalam Pengawasan Netralitas ASN, Sosialisasi dan Edukasi terkait Netralitas ASN