IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN - Wulandari, Alifa; Putera, Roni Ekha; Rusta, Andri (FISIPOL UM Sumbar, 2024)
E-government merupakan salah satu mekanisme yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat dalam menjalankan pemerintahan secara lebih efektif dan efesien, ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi acuan setiap daerah dalam proses penerapan e-governemnt. Termasuk Kabupaten Padang Pariaman yang juga turut menerapkan SPBE demi terciptanya pelayanan yang lebih akuntabel, transparan, efektif dan efesien yang mana ini sesuai dengan visinya yaitu “Padang Pariaman Berjaya”. Salah satu fenomena menarik ialah dimana Dinas Kominfo yang bekerjasama dengan BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman meluncurkan suatu inovasi berupa absensi online yang mengalami kendala dikalangan ASN dan non-ASN dalam pemggunaanya, inovasi ini dinami dengan Aplikasi SIKAP. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Padang Pariaman.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori elemen sukses pengembangan e-government oleh Harvard JFK School of Management yaitu dengan melihat tiga elemen (support, capacity dan value). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam elemen support yaitu pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah memuat unsur political will dalam penerapan e-government, kesepakatan bersama sudah terjalin dengan masyarakat, swasta, dan OPD. Serta sumber daya, infrastruktur dan suprastruktur sudah terpenuhi oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Elemen selanjutnya yaitu capacity yang memuat tiga hal didalamnya berupa; ketersedian sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government, ketersedian infrastruktur teknologi yang memadai, dan ketersedian sumber daya manusia yang kompetisi dan keahlian yang dibutuhkan. Dan terakhir elemen value yang mana pemerintah benar-benar teliti dalam mengartikan apa yang dibutuhkan masyarakat.