TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA - Suci Fitriani Hafsah Suci; Ivan Zairani Lisi; Agustina Wati (Yayasan Merassa Indonesia Publikasi, 2025)
Corruption is a criminal act that aims to enrich a person or corporation which results in state financial losses. In article 2 paragraph (1) it is stated that the perpetrator of a criminal offense can be sentenced to imprisonment and/or a fine of a predetermined amount, but not only that, the judge can also impose additional punishment in the form of replacement money which was previously regulated in article 34 of Law Number 3 1971 and Article 18 paragraph (1) letter b of Law number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. However, according to the data the author obtained from ICW, it is stated that the monetary compensation penalty is not enough to recover the losses suffered by the state. So, to recover state losses in a short time, provisions are needed that regulate policies regarding confiscation of assets without punishment. The concept of asset confiscation itself consists of 2 methods, namely, in personam and in rem. Confiscation of assets by means of in personam is a law enforcement action that focuses on the defendant personally for the criminal act he committed through applicable legal procedures. The in personam method must be carried out based on a valid decision from the criminal court, in this case the prosecutor is required to be able to prove that the assets to be confiscated are the result of a criminal act. Meanwhile, confiscation by means of in rem or also called civil for-feiture focuses more on assets and not on the perpetrator of the crime, so this method does not require a judge's decision to execute the assets of the perpetrator of the crime. However, prosecutors and executors still need to ensure that the assets to be confiscated are part of a criminal act. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memperkaya seseorang atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan/atau denda dengan nominal yang telah ditentukan, tetapi tidak hanya itu hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti yang sebelumnya telah diatur dalam pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi menurut data yang penulis dapatkan dari ICW menyebutkan bahwa hukuman uang pengganti belum cukup untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh negara. Maka untuk memulihkan kerugian negara dengan tempo yang singkat diperlukan ketentuan yang mengatur kebijakan mengenai perampasan asset tanpa pemidanaan. Konsep perampasan asset sendiri terdiri dari 2 cara yaitu, secara in personam dan secara in rem. Perampasan asset dengan cara in personam merupakan sebuah Tindakan penegakan hukum yang berfokus pada terdakwa secara personal atas tindak pidana yang dilakukannya melalui prosedur hukum yang berlaku. Cara in personam harus dilakukan berdasarkan putusan yang sah dari peradilan pidana, dalam hal ini jaksa dituntut untuk dapat membuktikan bahwa asset yang akan dirampas merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Sedangkan perasampasan dengan cara in rem atau juga disebut dengan civil forfeiture lebih berfokus pada asset bukan pada pelaku tindak pidana, maka dengan cara ini tidak memerlukan putusan hakim untuk mengeksekusi asset pelaku tindak pidana tersebut. Namun jaksa dan eksekutor tetap perlu memastikan bahwa asset yang akan dirampas merupakan bagian dari tindak pidana.