EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN DIPONEGORO MELALUI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2002 KABUPATEN SUMENEP - Rika Tini, Dwi Listia; Berliana Fahira, Risca; Resdiana, Enza; Hidayat, Imam (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep, 2024)
Kabupaten sumenep telah memiliki perda tentang ketertiban umum yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2002, namun fenomena yang saat ini terjadi di lapangan PKL yang berada di Jalan Diponegoro dari tahun 2019 hingga saat ini masih menjamur di jalan tersebut, sehingga Satpol PP Kabupaten Sumenep terkesan tidak punya nyali dalam menegakkan Perda Tentang ketertiban umum Nomor 3 Tahun 2002. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 terhadap penertiban PKL di Jalan Diponegoro dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Samudra Wibawa (1998). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan melibatkan berbagai pihak melalui PROLEGDA, namun terkendala kesenjangan institusional karena Satpol PP baru terbentuk pada 2006. Implementasi kebijakan berdampak positif pada ekonomi PKL tetapi mengalami kendala koordinasi antar instansi. Kebijakan ini mengurangi pengangguran, namun menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas, masalah sampah, dan kemacetan. Efektivitas kebijakan belum optimal karena ketidaksesuaian regulasi dan keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama lintas sektor. Peneliti menyarankan revisi rutin kebijakan oleh DPRD berdasarkan masukan pemangku kepentingan, dukungan Diskoperindag dalam pengembangan infrastruktur dan dana.