ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA - Rochman, Achmad Nur; Mushofiana, Ida (Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2024)
Dengan besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang telah mengakses internet, menimbulkan kecenderungan terjadinya tindakan ilegal yang dilakukan oleh para oknum untuk membocorkan data tersebut. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal kebocoran data dan menjaga kerahasiaan data pribadi warga negara Indonesia agar terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera serta aman dari segala macam bentuk gangguan keamanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna apabila penyelenggara sistem elektronik gagal dalam melindungi data pengguna.Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian ini adalah (1) Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia di wujudkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Regulasi-regulasi tersebut mencakup perlindungan preventif, serta perlindungan represif untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau non-litigasi. (2) Konsumen yang merasa dirugikan akibat kegagalan penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi dapat melakukan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan, baik melalui mekanisme administratif maupun gugatan perdata. Konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencari solusi melalui musyawarah atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Jika mekanisme ini tidak berhasil, pengguna dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dengan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan sebab-akibat, dan kesalahan pihak penyelenggara. Selain itu, sanksi administratif dapat dikenakan kepada penyelenggara yang melanggar, seperti teguran, denda, atau penghentian sementara layanan. Upaya hukum ini bertujuan untuk memastikan perlindungan data pribadi, memberikan efek jera kepada penyelenggara, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan dalam transaksi elektronik.Kata Kunci: Perlindungan hukum; Data Pribadi; Transaksi Elektronik.