IMPLIKASI PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA NEGARA BERBEDA TERHADAP NETRALITAS PERADILAN - Nurul Hidayah; Agung Rakha; Salma Amalia Amanda; Zulfa Rusyda Fadiyah (Cahaya Ilmu Bangsa, 2024)
Penelitian ini berfokus pada proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, yang memiliki peranvital dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjaga demokrasi. Latar belakang pembentukan MK adalah untuk memperkuat institusi demokrasi di bawah amandemen UUD 1945, di mana MK diamanatkan sebagai lembaga yudikatif yang merdeka dari pengaruh kekuasaan politik. Proses pengangkatan hakim MK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, di mana sembilan hakim dipilih dari tiga institusi: Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Namun, mekanisme ini rentan terhadappengaruh politis karena keterlibatan lembaga politik dalam proses tersebut, yang berpotensi memengaruhi independensi hakim dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Kajian ini juga mengacu pada teori kekuasaan kehakiman, di mana hakimdiharapkan netral dan objektif dalam memutus perkara, serta teori pemisahan kekuasaan yang diusulkan oleh John Locke dan Montesquieu, yang menekankan pentingnya pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah otoritarianisme. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi politis dalam proses pengangkatan hakim konstitusi dan pengaruhnyaterhadap keadilan.