KEWAJIBAN HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA DALAM MENJAMIN KEAMANAN TRANSAKSI DAN NASABAH DI ERA DIGITAL (STUDI KASUS SERANGAN SIBER BANK SYARIAH INDONESIA) - Fradisa Prabu Khairatthariq (Cahaya Ilmu Bangsa, 2024)
Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi tanggung jawab hukum bank untuk melindungi nasabah yang menggunakan layanan perbankan digital. Di lain sisi, kasus perbankan digital di Indonesia akan diperiksa, dengan penekanan pada tindakan yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan keamanan sistem. Pendekatan penelitian kepustakaan, yang bergantung pada pencarian data sekunder atau bahan pustaka, digunakan dalam studi ini. Dalam hal ini, bank diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 untuk melindungi data konsumen. Untuk pengurangan risiko dan pemulihan data dan layanan pasca-serangan siber, bank digital harus membangun Pusat Pemulihan Bencana (DRC) dan Rencana Pemulihan Bencana (DRP). Penelitian ini juga menyoroti betapa pentingnya bagi bank untuk mengambil tindakan pencegahan dan perbaikan untuk melindungi nasabah layanan perbankan digital, serta tanggung jawab bank untuk mematuhi persyaratan legislatif guna melindungi keamanan data nasabah mereka.