PERJANJIAN LEASING SEBAGAI PERJANJIAN TIDAK BERNAMA: ANALISIS IMPLEMENTASI HINGGA PENYELESAIAN SENGKETA PADA CONTOH STUDI KASUS - Bakar, Ayudia Aura Ancesar Putri; P.B., Jasmine Azahra; Simanjuntak, Gracia Frestiany; Ramadhanti, Syafira; Sulastri, Sulastri (Cahaya Ilmu Bangsa, 2024)
Unnamed agreements are a form of contract that are not specifically regulated by law but are valid if they meet the general requirements of an agreement. This paper discusses the concept, characteristics, and application of leasing agreements as one form of unnamed contracts. The case study used analyzes the relationship between the lessor and lessee in a leasing agreement, starting from the identification of key components, the impact of implementation on rights and obligations, to dispute resolution mechanisms. The analysis results show that leasing agreements provide legal flexibility to meet business needs without disregarding the principles of freedom of contract and good faith. However, vague provisions in the contract can trigger disputes. Therefore, this paper recommends the drafting of comprehensive contracts and the strengthening of related regulations to create legal certainty and protection for the parties involved. Perjanjian tidak bernama adalah bentuk kontrak yang tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang, tetapi sah jika memenuhi syarat umum perjanjian. Makalah ini membahas konsep, karakteristik, dan penerapan perjanjian leasing sebagai salah satu bentuk perjanjian tidak bernama. Studi kasus yang digunakan menganalisis hubungan antara lessor dan lessee dalam perjanjian leasing, mulai dari identifikasi komponen utama, dampak implementasi terhadap hak dan kewajiban, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian leasing memberikan fleksibilitas hukum untuk memenuhi kebutuhan bisnis tanpa mengesampingkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. Namun, pengaturan yang tidak rinci dalam kontrak dapat memicu sengketa. Oleh karena itu, makalah ini merekomendasikan penyusunan kontrak yang komprehensif serta penguatan regulasi terkait untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.