PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK DALAM PEMENUHAN HAK PESANGON PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KEPAILITAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA - Dahlia, Marshanda Luad; Meiralda, Karina Salsabila; Maharani, Risyan Putri; Rosady, Githa Asmadeningrum (Cahaya Ilmu Bangsa, 2024)
Legal protection for workers who are terminated due to company bankruptcy in Indonesia is an important issue in labor law. This study aims to analyze the position of workers as creditors in the bankruptcy process and the mechanism for the payment of workers' rights, such as severance pay, which are affected by such conditions. The method used is a normative juridical approach with a library study to examine various relevant regulations, such as Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy, and Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation. Workers in a company’s bankruptcy are considered preferential creditors, meaning their rights (wages, severance pay, and other entitlements) must be prioritized in the payment of the company's debts. Although the law provides protection for workers who are terminated due to company bankruptcy, practice in the field shows that workers' rights are often not fully met, especially regarding the payment of severance pay and other related rights. In conclusion, although workers are positioned as preferential creditors in bankruptcy, it is important to ensure that the liquidation process of the company's assets includes the fulfillment of workers' rights according to the applicable legal provisions, and to strengthen the implementation of legal protection so that these rights are not neglected. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang di-PHK akibat kepailitan perusahaan di Indonesia merupakan isu penting dalam hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pekerja sebagai kreditur dalam proses kepailitan dan mekanisme pembayaran hak pekerja, seperti pesangon, yang terpengaruh oleh kondisi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pekerja dalam kepailitan perusahaan berkedudukan sebagai kreditur preferen, yang berarti hak-haknya (upah, pesangon, dan hak lainnya) harus diprioritaskan dalam pembayaran utang perusahaan yang pailit. Meskipun undang-undang telah memberikan perlindungan kepada pekerja yang di-PHK akibat kepailitan perusahaan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak pekerja sering kali tidak sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam hal pembayaran pesangon dan hak-hak lain yang terkait. Sebagai kesimpulan, meskipun pekerja memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dalam kepailitan, penting untuk memastikan bahwa proses likuidasi aset perusahaan dapat mencakup pemenuhan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, serta memperkuat implementasi perlindungan hukum agar hak-hak tersebut tidak terabaikan.