Keterbatasan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Menangani NAPZA melalui Rehabilitasi: The Limited Role of the Sumedang Regency Government in Handling NAPZA through Rehabilitation - Gloria Stevanie Nauli Sianipar; Angelina Qur'ainny; Divio Muhammad Julian; Iyep Saefulrahman (Universitas Muhammadiyah Palu, 2025)
Urusan sosial sangat penting bagi pemerintahan karena mempengaruhi kualitas, keberlanjutan, dan pertumbuhan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menangani isu-isu sosial untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Ketika urusan sosial diprioritaskan, hal ini menciptakan komunitas yang lebih baik, tata kelola yang kuat, dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu isu sosial besar adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Sejak awal 2024 hingga Oktober, tercatat 38.786 kasus NAPZA di Indonesia. Di Kabupaten Sumedang, penyalahgunaan NAPZA menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Penelitian ini menganalisis pola penggunaan NAPZA, dampaknya terhadap masyarakat, serta efektivitas upaya pencegahan dan rehabilitasi. Metode campuran digunakan dengan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif dari berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, dinas sosial, dan badan terkait. Hasil penelitian menunjukkan tren peningkatan penggunaan narkotika dan psikotropika, terutama di kalangan usia muda. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah meliputi akar permasalahan sosial-ekonomi dan akses terbatas ke layanan rehabilitasi. Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan strategi berbasis komunitas, peningkatan akses rehabilitasi, dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan multisektoral sangat diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Sumedang dan mendukung upaya nasional dalam mengurangi dampak buruk narkoba