Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu - Syafitri, Ezi; Yogopriyatno, Jatmiko; Aziz Zulhakim, Abdul (Indonesian Association for Public Administration (IAPA), 2024)
This research examines the readiness of implementation of electronic sertificate issuance services at the Bengkulu Province BPN Regional Office. The urgency of this research lies in the need to address the various problems that arise from the use of analog certificates, such as forgery and land disputes. This research uses a qualitative approach with a case study method, involving in depth interviews, observation, and document analysis. The results show that despite significant efforts in adopting digital technology, there are still challenges related to implementing IT infrastructure, human resource competencies, and system integration. Key recommendations include comprehensive and ongoing training for officers, and improved service system. Implementation of these recommendations is expected to imptove the efficiency and accuracy of electronic certificate issuance as well as strength then public trust in land administration services. Penelitian ini mengkaji Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronikdi Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dari penggunaan sertifikat analog, seperti pemalsuan dan sengketa tanah. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil peneitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan dalam mengadopsi teknologi digital, tetapi masih terdapat tantangan terkait pengaplikasian infrastruktur IT, kompetensi sumber daya manusia, dan integrasi sistem. Rekomendasi utama meliputi pelatihan komprehensif dan berkelanjutan bagi petugas, serta peningkatan sistem layanan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi penerbitan sertifikat elektronik, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan administrasi pertanahan.