Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqhasid Syariah - Firdaus, Adam; Mutawali, Mutawali; Saprudin, Saprudin (Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto, 2024)
Kontroversi mengenai talak di luar pengadilan telah menjadi isu yang kompleks dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua fokus utama: (1) Apakah terdapat kontroversi antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang talak di luar pengadilan, serta (2) bagaimana perspektif maqashid syariah menilai perbedaan antara fatwa MUI dan ketentuan undang-undang terkait talak. Kontroversi ini muncul karena adanya perbedaan pendekatan normatif antara hukum Islam yang diterapkan oleh MUI dengan regulasi formal yang ditetapkan oleh negara. Fatwa MUI cenderung membolehkan talak di luar pengadilan selama syarat-syarat tertentu dipenuhi, sementara Undang-Undang Perkawinan mewajibkan proses talak dilakukan di depan pengadilan untuk mendapatkan legalitas hukum yang sah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan metode analisis konten yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua pendekatan tersebut mempengaruhi praktik sosial pada masyarakat Muslim di Desa Bodak. Perspektif maqashid syariah kemudian digunakan untuk menilai tujuan dan manfaat di balik peraturan yang berbeda ini, dengan fokus pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan, keadilan hukum, dan stabilitas keluarga. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat kontroversi antara Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan fatwa MUI mengenai talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama. Fatwa MUI menganggap talak di luar Pengadilan sah, sementara Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengharuskan talak dilakukan di Pengadilan Agama agar sah secara hukum. Dalam perspektif maqashid syariah, perceraian di Pengadilan Agama termasuk dalam kategori hajjiyat, yang bertujuan mempermudah kehidupan dan menghindari kesulitan, sehingga talak sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama untuk kepastian hukum. Abstract The controversy over extrajudicial divorce has become a complex issue in Islamic marriage law in Indonesia. This study aims to analyze two main focuses: (1) Is there a controversy between the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Marriage Law No. 1 of 1974 on extrajudicial divorce, and (2) how the perspective of maqashid sharia assesses the difference between the MUI fatwa and the provisions of the law regarding divorce. This controversy arises because of the difference in normative approaches between Islamic law applied by the MUI and formal regulations set by the state. The MUI fatwa tends to allow extrajudicial divorce as long as certain conditions are met, while the Marriage Law requires the divorce process to be carried out in front of a court to obtain legal legitimacy. The approach used in this study is qualitative and content analysis methods that aim to explore how the two approaches influence social practices in the Muslim community in Bodak Village. The perspective of maqashid sharia is then used to assess the purposes and benefits behind these different regulations, with a focus on the protection of women's rights, legal justice, and family stability. The results of the study show that there is a controversy between the Indonesian Marriage Law and the MUI fatwa regarding divorces issued outside the Religious Court. The MUI fatwa considers divorces outside the Court to be valid, while the Indonesian Marriage Law requires divorces to be carried out in the Religious Court to be legally valid. From the perspective of maqashid sharia, divorce in the Religious Court is included in the category of hajjiyat, which aims to make life easier and avoid difficulties, so divorce should be carried out in the Religious Court for legal certainty.