Manajemen Penerimaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya - Iman Bhato, Sahrul; Musyarapah; Riyadi, Slamet (Dinasti Review, 2024)
Pendidikan di Indonesia masih mengalami keadaan yang problematik. Distribusi guru yang masih belum merata, di samping kualitasnya yang masih rendah. Sebanyak 21% sekolah di perkotaan, 37% sekolah di pedesaan, dan 66% sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik PNS oleh setiap satuan pendidikan. Dalam proses perencanaan penerimaaan guru PPPK pihak Kementerian Agama Kota Palangka Raya melakukan usulan formasi. Adapun formasi kebutuhan pegawai Kementerian Agama Kota Palangka Raya pada tahun 2024 dengan jumlah 58 orang. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerimaan guru PPPK di lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penerimaan Guru PPPK di Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya sudah dilaksanakan dengan baik dan selaras dengan kebijakan penghapusan tenaga Honorer menjadi Guru PPPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pelaksanaan rekrutmen ini juga telah berhasil mengatasi berbagai permasalahan guru honorer, dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan khususnya yang ada di Kota Palangka Raya. Meskipun demikian ada beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan yaitu Kendala teknis jaringan aplikasi SSCASN, seperti gangguan atau kelambatan dalam aplikasi. Sehingga perlu adanya evaluasi untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak merugikan para calon guru PPPK yang mendaftar, dan untuk mekanisme pendistribusian guru agar merata maka penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kembali prioritas pelamar, formasi yang tersedia, dan nilai passing grade. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif dan kebutuhan lapangan selaras.