Peran Kepemimpinan Visioner dalam Mendorong Reformasi Kebijakan di Sektor Publik - Anggreini Dewi, Rani; Saepudin, Eli Apud; Nurfaridah, Aninda; Suktiana, Ana; Triyana, Reza (UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH, 2025)
Khususnya mengingat kebutuhan akan perubahan yang cepat dan meningkatnya kompleksitas kesulitan, peran kepemimpinan visioner menjadi semakin signifikan dalam konteks reformasi kebijakan sektor publik. Kemampuan seorang pemimpin untuk mengembangkan, menyampaikan, dan melaksanakan visi jangka panjang yang kreatif dan berfungsi sebagai peta jalan untuk menentukan arah kebijakan dan taktik organisasi publik dikenal sebagai kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner di sektor publik memiliki peran penting dalam mengelola perubahan dan mengatasi pertentangan yang mungkin muncul dari birokrasi, sistem yang tidak fleksibel, dan sumber daya yang langka. Selain menciptakan tujuan jangka panjang yang fleksibel, kepemimpinan visioner memungkinkan mereka untuk membuat kebijakan yang relevan, mudah beradaptasi, dan peka terhadap tuntutan masyarakat. Untuk menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterima secara sah dan diterima secara umum, para pemimpin yang visioner mengambil sikap inklusif dan kooperatif, mendorong keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Strategi ini tidak hanya mempermudah pengesahan kebijakan, tetapi juga membuat masyarakat merasa lebih berinvestasi dalam kebijakan yang diusulkan. Selain itu, budaya organisasi yang mudah beradaptasi yang memprioritaskan pendidikan, pemberdayaan staf, dan inovasi dalam pelayanan publik dipupuk oleh kepemimpinan yang visioner. Proses transformasi kebijakan yang berkelanjutan di sektor publik dipicu oleh kepemimpinan visioner yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Reformasi yang dipimpin oleh kepemimpinan visioner dapat menciptakan sektor publik yang lebih mudah beradaptasi, akuntabel, dan memperhatikan tuntutan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan standar kualitas pelayanan publik.