PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI INDONESIA: ANALISIS SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEBUTUHAN PROSES PERADILAN PIDANA - Puspitasari, Aisya Galuh; Ridho, Akhmad; Pujakesuma, Deny (Polteknik Imigrasi, 2024)
Keimigrasian merupakan aspek esensial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di Indonesia. Pengaturan terkait keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang meliputi kewarganegaraan, izin tinggal, serta pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia. Namun, meskipun telah memiliki kerangka hukum yang jelas, penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu isu utama adalah ketergantungan pada sanksi administratif tanpa diimbangi dengan proses peradilan pidana, yang mengakibatkan sanksi tersebut dianggap kurang memberikan efek jera yang memadai. Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, praktik korupsi dalam birokrasi, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran keimigrasian. Selain itu, proses peradilan pidana terhadap kasus keimigrasian sering kali tidak optimal karena keterbatasan kapasitas sistem peradilan dan jumlah aparat yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang keimigrasian. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penegakan hukum di bidang keimigrasian guna meningkatkan efektivitas sanksi administratif serta kapasitas peradilan pidana dalam menangani pelanggaran keimigrasian. Evaluasi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.