Eksklusi Atas Ruang Hidup: Mempertahankan Hak Atas Tanah Masyarakat Petani di Kawasan Taman Wisata Alam Batur, Kintamani - Adhinata, Bayu (Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2025)
This research aims to examine agrarian conflicts between farmers and tourism investors in the Bukit Payang Nature Tourism Park (TWA), Kintamani. The presence of investors with permits to use 85.66 hectares for tourism development threatens the livelihoods of hundreds of farming families who have lived in this area since the 1920s. This research employed qualitative methods and a case study approach. Data collection was carried out by interviewing informants selected purposefully. The study included five informants, including three community leaders, one informant from the Legal Aid Institute in Bali, and one expert in agrarian law. This research shows that TWA residents have been marginalized. The community then fought back by blocking every attempt by the company to enter the area. Apart from that, the community also shows their resistance by defending their rights to their living space, resulting in contestation in the fight for economic spaces in the conservation area. There are at least four exclusionary powers that occur in the management of the Bukit Payang TWA area. Regulatory power, coercion, markets, and legitimacy. These four powers form an effort to exclude the community from access rights to resources in the TWA area. Penelitian ini bertujuan mengkaji konflik agraria antara petani dan investor pariwisata di Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Payang, Kintamani. Kehadiran investor dengan izin pemanfaatan 85,66 hektar untuk pengembangan pariwisata mengancam mata pencaharian ratusan keluarga petani yang telah menghuni kawasan ini sejak 1920-an. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara informan yang dipilih secara purposif. Informan berjumlah lima orang yang terdiri atas tiga orang tokoh masyarakat, satu informan berasal dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bali, dan satu orang pakar hukum agraria. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi upaya peminggiran masyarakat yang mendiami kawasan TWA tersebut. Masyarakat kemudian melakukan perlawanan dengan menghadang setiap upaya dari perusahaan untuk masuk ke wilayah tersebut. Selain itu masyarakat juga menunjukkan resistensi mereka dengan mempertahankan hak atas ruang hidup mereka sehingga terjadi kontestasi dalam perebutan ruang-ruang ekonomi dari kawasan konservasi tersebut. Terdapat setidaknya empat kuasa eksklusi yang terjadi dalam pengelolaan kawasan TWA Bukit Payang ini. Kuasa regulasi, pemaksaan, pasar, dan legitimasi. Keempat kuasa tersebut membentuk upaya pengecualian masyarakat terhadap hak akses atas sumber daya yang ada di kawasan TWA.