Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan Kabupaten Bangka Tengah - Agustin, Kevia; Wulandari, Jihan; Oktaviza, Selvia (Faculty of Law, Universitas Jambi, 2024)
As the project moves forward, it creates serious issues since it is not making the most of the natural resources in the area and the need for fulfillment or protection. Every member of the community has their human rights contained or hidden in the mining area. Enhancing peace within the community is necessary due to the negative effects that make it unpleasant and lead to confrontations with mining operations. Legislation and a conceptual framework are used in this research to apply normative law. In Indonesia, the Mining Licensing Arrangement refers to the framework of an agreement that needs to be established prior to the commencement of a mining project. Mining permits encompass a variety of forms, methods, approaches, ideas, procedures, and project schedules. In order to harmonize the management or utilization of natural resource content, namely minerals and coal, the government grants rights to the community surrounding the mine. This allows the community and mining companies to collaborate and oversee one another. This is an example of preventive legal protection. When mining takes place on indigenous peoples' customary lands, the mining industry's licensee is required to comply, which is a type of oppressive legal protection. ABSTRAK Seiring berjalannya pertambangan ini menimbulkan masalah serius karena tidak memanfaatkan sumber daya alam di daerah tersebut secara maksimal dan kebutuhan akan pemenuhan atau perlindungan. Setiap anggota masyarakat memiliki hak asasi manusia yang terkandung atau tersembunyi di dalam area pertambangan. Meningkatkan perdamaian di dalam masyarakat sangat diperlukan karena efek negatif yang membuatnya tidak menyenangkan dan mengarah pada konfrontasi dengan operasi pertambangan. Perundang-undangan dan kerangka konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk menerapkan hukum normatif. Di Indonesia, Pengaturan Perizinan Pertambangan mengacu pada kerangka kerja perjanjian yang perlu ditetapkan sebelum dimulainya proyek pertambangan. Izin pertambangan mencakup berbagai bentuk, metode, pendekatan, ide, prosedur, dan jadwal proyek. Dalam rangka menyelaraskan pengelolaan atau pemanfaatan kandungan sumber daya alam, yaitu mineral dan batubara, pemerintah memberikan hak kepada masyarakat di sekitar tambang. Hal ini memungkinkan masyarakat dan perusahaan tambang untuk berkolaborasi dan saling mengawasi. Ini adalah contoh perlindungan hukum yang bersifat preventif. Ketika pertambangan dilakukan di atas tanah adat masyarakat adat, pemegang izin industri pertambangan diharuskan untuk mematuhinya, yang merupakan jenis perlindungan hukum yang bersifat menindas.