Kecerdasan Buatan Menjadi Pemeran Pengganti Pejabat Pemerintahan Dalam Pengambilan Keputusan - Heriansyah, Febri (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024)
Artikel ini bermaksud untuk memperluas perspektif terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam proses administrasi pemerintahan dengan menitiberatkan pada praktik pengambilan keputusan tata usaha negara yang dihasilkan. Terbatasnya kemampuan pejabat pemerintahan dalam pengambilan keputusan, menjadikan peran kecerdasan buatan semakin dibutuhkan. Di sisi lain, penggunaan kecerdasan buatan memiliki potensi untuk menyebabkan pergeseran pelaksanaan wewenang dari pejabat pemerintahan ke kecerdasan buatan. Hal ini memicu problematika sebab kedudukan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum masih diperdebatkan. Penelitian doktrinal dipakai sebagai metode dalam penelitian ini dengan tipologi analitis-evaluatif berdasarkan data sekunder yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh kecerdasan buatan dalam hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditinjau dari konsep pelimpahan wewenang, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan dapat dianggap sah melalui konsep kewenangan mandat. Hal ini karena tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan tersebut tetap harus berada pada pejabat pemerintahan (subjek hukum orang) yang digantikan. Mengingat kecerdasan buatan bukan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan memiliki sejumlah kelemahan dalam melakukan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan untuk memanfaatkan kecerdasan buatan agar sejalan dengan prinsip AUPB.