BUMDES DALAM UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGI KERANGKA DASAR OTONOMI DAERAH - SAPARJUDIN (Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur, 2024)
saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan pontensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga saat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya keretifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari system pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbangkalai. tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki. Berdasar asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat.