LEGALITAS MODIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG) - Gde Otong Cucumandalin; Komang Febrinayanti Dantes; Muhamad Jodi Setianto (Program Studi Ilmu Hukum, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui legalitas modifikasi kendaraan roda dua yang berdasarkan pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran dan akibat hukum dari melakukan modifikasi terhatap kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Buleleng, pengguna kendaraan modifikasi dan bengkel modifikasi kendaraan roda dua. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dan penentuan subjeknya dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Legalitas dari modifikasi kendaraan roda dua yang ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan belum dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini karena adanya beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, belum tegasnya penindakan anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Buleleng dalam memodifikasi kendaraan yaitu kendaraan yang telah dimodifikasi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3). Yang mana dapat dikenai sanksi Pasal 285 ayat (1) UU no 22 tahun 2009. Tidak hanya itu modifikasi yang dilakukan juga terjadi pada tipe kendaraan tersebut yang menyebabkan perubahan pada bagian rangka kendaran, dimensi, dan mesin kendaraan yang mana dalam hal modifikasi ini telah melanggar Pasal 52 ayat (3) yang dapat dikenai sanksi pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.