Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Desa Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro - Fidyaningsih, Anik; Wibowo, Teguh (Universitas Bojonegoro, 2025)
Penegakan hukum terhadap netralitas Aparatur Desa telah banyak dilakukan dan telah banyak mendapatkan putusan dari Bawaslu. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Desa pada saat pemilu. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Kendati bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Aparatur Desa, dalam praktiknya, penegakan hukum yang terkait dengan masalah kenetralan Aparatur Desa ini masih sering terjadi dan tidak efektif. Tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang tersebut disebabkan oleh Aparatur Desa yang seringkali mengabaikan kenetralannya. Tugas dan wewenang Bawaslu selaku lembaga pengawasan pemilu harus memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap Aparatur Desa agar tidak melakukan pelanggaran baik pada saat kampanye, masa tenang, maupun rekapitulasi pemilu. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan pelanggaran terhadap Kepala Desa Ngunut dijerat dengan Pasal 29 ayat b Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.