Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Korp Brimob Polri Dalam Tindak Pidana Narkoba - Hartono, Yoga Dwi; Suryani, Danu; Ma’arif, Rizal Syamsul (Universitas Djuanda, 2025)
Meskipun sudah ada UU Narkotika dan upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) namun peredaran narkoba secara ilegal terus dilakukan oleh pengedar gelap. Pengedar gelap ialah pengedar tanpa izin dan tidak bertanggung jawab yang berniat hanya untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk bisnis. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum terhadap oknum anggota korp brimob polri dalam tindak pidana narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena mengkaji persoalan hukum yang timbul dari perilaku masayarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap oknum anggota Korp Brimob dilakukan dalam bentuk (1) pertanggung jawaban hukum, pemidanaan, penerapan disiplin, dengan menjatuhkan hukum penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 800.000.000 sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika. Akibat hukum penyalahgunaan narkoba yaitu tidak dapat menggunakan beberapa haknya dalam mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, Presiden, dan pejabat negara lainnya yang mempersyaratkan agar calon tidak pernah menjalani hukuman penjara lebih dari dua tahun. Akan dipecat dari jabatannya bahkan sebagai anggota polri sehingga tidak akan memiliki kesempatan untuk mencalonkan kembali sebagai anggota polri. Membaya denda sesuai dengan tuntutan jaksa bila menjalani sidang.