BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERLINDUNGAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DIREKSI PERSEROAN - Gideon Paskha Wardhana (Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana, 2019)
ABSTRACT This research is intended to understand the implementation of the business judgement rule doctrine (“BJR”) in the corporate law of Australia, Netherlands and within the Act No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, and the importance of BJR to directors and the company that they manage. This research is a normative juridical study conducted through library research and analyzed by qualitative research methods on secondary data and by comparing the implementation of BJR doctrine in Australia and Netherlands. The result of the study shows that BJR gives a legal protection to company’s directors and officers from liability on every policy or business judgement or transaction that is harmful to the company, as long as the policy or business judgement or transaction is done in good faith, due care, and within the scope of their duty and authority. The BJR doctrine also gives an advantage as a rule of consideration and action for company’s directors and officers, therefore they will have more courage to take business decisions which has a strategic value and profitable to the company that they manage. Key words: business judgement rule, duty of good faith, duty of care. ABSTRAK Penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan doktrin business judgement rule (“BJR”) dalam hukum perseroan di Australia, Belanda dan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta arti pentingnya BJR bagi direksi maupun perusahaan yang dikelolanya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisa dengan metode penelitian kualitatif atas data sekunder yang ditemukan, serta dengan membandingkan penerapan doktrin BJR di Australia dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BJR memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan pejabat perseroan dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, selama kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi tersebut dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta dalam lingkup tanggung jawab dan wewenangnya. Doktrin BJR juga bermanfaat sebagai kaidah berpikir dan bertindak bagi direksi dan pejabat perseroan, sehingga mereka lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis yang bernilai strategis dan menguntungkan bagi perseroan yang dikelolanya. Kata kunci: business judgement rule, kewajiban itikad baik, kewajiban kehati-hatian