TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ANTI-KORUPSI INDONESIA - Moses Elias Perangin-angin; Junaidi (PT. Sinergi Legal Publisher, 2024)
Transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (uang). Sedangkan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Karena merupakan suatu estimasi, anggaran dapat dimaknai pula sebagai sebuah jenis rencana, yaitu rencana yang menggambarkan perkiraan jumlah uang penerimaan dan pengeluaran. Korupsi yang menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, berdampak serius bagi pembangunan ekonomi, dan demokrasi. Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi asing, merugikan masyarakat, dan mengkikis kemampuan lembaga-lembaga pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, pengumuman data dilakukan berdasarkan metode analisis hukum normatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data diperoleh dari jurnal, kepustakaan dan dokumen pendukung lainnya. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi, khususnya masalah keuangan anggaran. Dengan adanya transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat, maka kinerja keuangan anggaran pemerintahan daerah dapat diawasi oleh publik. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, mencegah korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara mempublikasikan informasi keuangan anggaran secara terbuka dan transparan.