UPAYA KASASI YANG DIAJUKAN PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN TERHADAP KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN BERKAITAN PENYITAAN BARANG BUKTI DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PID.SUS/2017) - Ketaren, Shalsali Amelia (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA), 2025)
Implementasi pemberantasan korupsi dalam hal perampasan aset di lapangan masih banyak mendapatkan kendala, seperti terdapatnya keterlibatan pihak-pihak lain, terkhususnya pihak ketiga yang berkepentingan. Adapun pembahasan pada penelitian ini adalah pengajuan upaya kasasi oleh pihak ketiga berkepentingan atas keberatan perampasan barang dalam putusan tindak pidana korupsi dan penerapan upaya kasasi yang diajukan pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan penetapan pelelangan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi Putusan MA No. 576 K/PID.SUS/2017). Metode yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif. Pasal 19 UU PTPK mengatur mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara tindak pidana korupsi dapat mengajukan keberatan hingga upaya kasasi terhadap putusan tindak pidana korupsi yang merugikan pihak ketiga tersebut. Pada penerapan upaya kasasi atas penetapan pelelangan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi Prosedur penerapan upaya permohonan kasasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan hingga lahirnya Putusan MA No. 576 K/Pid.Sus/2017 telah mengikuti tata cara yang tepat sebagaimana telah Pasal 19 UU PTPK aturkan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.