Analisis Hukum terhadap Peranan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 - Yofiza, Yofiza; Kurniawan, Dede; Sinaga, Soni Askar; Hermawan, Mhd Anggi; Akbar, Raihan Ryanta; Siregar, Hamonangan (LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia, 2025)
Dengan diundangkannya UU PPTPPU, hukum TPPU di Indonesia mengalami pergeseran besar. Perubahan paling signifikan termasuk memberikan wewenang yang lebih bnayak kepada PPATK berbanding dengan undang-undang yang lama, meskipun tidak memberikan wewenang untuk menyelidiki. Beberapa wewenang baru termasuk penghentian dan pemeriksaan sementara transaksi, rekomendasi penyadapan, peraturan informasi, dan kerja sama dalam maupun luar negeri, baik multilateral serta bilateral. PPATK memiliki tugas strategis dan penting untuk program pemulihan aset, terutama dalam menyediakan informasi finansial untuk melacak harta kekayaan. Kewenangan PPATK untuk menjatuhkan sanksi administratif sangat terkait dengan penerapan Mekanisme tindakan yang dapat dijalankan