HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN:: KAJIAN TERHADAP HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PMK) NOMOR 46/PUU-VIII/2010 - Nur Solikin; Lailatul Saidah (LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2021)
Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Terkait perlindungan hukum terhadap hak keperdataan seorang anak luar kawin, dalam hal ini anak luar kawin belum mendapatkan kejelasannya di dalamnya atau belum mendapatkan kepastian hukum yang mengikat bagi anak luar kawin, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat diakui. Ketentuan hukum perdata ini terkesan diskriminatif sehingga membuat anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat yuridis. Namun, hak keperdataan anak di luar kawin setelah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengalami banyak perubahan. Dengan dibolehkannya pembuktian berdasarkan kemampuan teknologi terhadap ayah biologis si anak, maka anak luar kawin dapat memperoleh nasab dari ayah biologis si anak hingga keluarga ayah biologisnya. Legal protection is to provide protection to human rights that have been harmed by others and protection is given to the community in the order they can enjoy all the rights granted by law enforcement officers. Regarding the legal protection of the civil rights of an out-of-wedlock child, in this case, the outside child has not received the clarity in it or has not received legal certainty that is binding for the newly married child, a child who is born outside of a legal marriage, so the child cannot be recognized. Civil law provisions related to the absence of recognition for children born outside of legal marriages seem discriminatory and children do not get the juridical legal protection. However, the civil rights of children outside of marriage after the Constitutional Court decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 underwent many changes. By allowing proof based on the technological capabilities of the biological father of the child, the illegitimate child can get the lineage from the biological father of the child to the family of the biological father.