PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 21 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (STUDI KASUS KECAMATAN PONTIANAK BARAT) - NIM. A1011191243, IRADAGIVA NUR IRAWAN (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
Abstract Kite game is a prohibited game in West Pontianak Sub-district as regulated in the Law Enforcement Against Violation of the Provisions of Article 21 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Pontianak City Regional Regulation Number 19 Year 2021. However, the socialisation and sanctions carried out by Police Public Order Enforcer against kite players have not been able to maximally have a positive impact on the community. The author raises this thesis with the aim of knowing and analysing the effectiveness of the implementation of the West Pontianak District Regulation in terms of the perspective of the Provisions of Article 21 Paragraph (1) And Paragraph (2) of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 and knowing and analysing the obstacles and efforts of the government in enforcing the Regional Regulation.In this research the author uses the Empirical research method, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. Based on the data obtained in the field, as well as through interviews and observations of respondents, it is known that there are still many people who commit violations. Keywords: Kite, The Police Public Order Enforcer, Law Enforcement. Abstrak Permainan layang-layang adalah permainan yang dilarang di Kecamatan Pontianak Barat sebagai mana diatur dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Namun demikian, sosialisasi serta sanksi yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pemain layangan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penulis mengangkat skripsi ini dengan tujuan, untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kecamatan Pontianak Barat ditinjau dari perspektif Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 dan mengetahui serta menganalisa kendala serta upaya pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris, yakni metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, serta melalui wawancara dan pengamatan terhadap responden, diketahui bahwa masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran. Kata Kunci: Layang-Layang, Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Hukum.