DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA HARTA BERSAMA NOMOR 359/Pdt.G/2023/Pa.Sidrap DAN 17/Pdt.G/2024/Pta.Mks - Taufiq Hidayat Hasibuan (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2025)
Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang disparitas putusan antara Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, tertanggal 6 Juni 2023, dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks terkait penyelesaian sengketa harta bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan putusan kedua pengadilan berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empirik dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Agama telah menerapkan ketentuan hukum yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam perkara a quo. Namun, terdapat beberapa peraturan dan pertimbangan di mana Pengadilan Tinggi Agama dalam kondisi tertentu menguatkan, membenarkan, serta membatalkan sebagian keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebelumnya. Kata Kunci: Disparitas Putusan, Pertimbangan Hukum, Sengketa Harta Bersama. Abstract This article examines the disparity between the decision of the Sidenreng Rappang Religious Court in case number 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, dated June 6, 2023, and the decision of the Makassar Religious High Court in case number 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks regarding the settlement of joint property disputes. The purpose of this study is to analyze the disparity in the decisions of the religious court and the religious high court based on legal considerations and the relevant facts. This research employs a normative juridical method with a descriptive analysis approach. The study's results indicate that the panel of judges at the Religious Court applied the relevant legal provisions in accordance with the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in the case at hand. However, there are several regulations and considerations where the Religious High Court, in certain instances, affirmed and upheld some of the previous decisions made by the religious court while overturning others. Keywords: Decision Disparity, Joint Property Dispute, Legal Considerations.