KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MODERASI DALAM SEBUAH PERJUMPAAN DALAM MERAWAT KERAGAMAN - Eti Shobariyah (Prodi Pendidikan Agama Islam STIT Al-Khairiyah Cilegon, 2025)
Tulisan ini membahas tentang Kebijakan Pendidikan Islam dan Moderasi dalam sebuah Perjumpaan dalam Merawat Keragaman. Dalam tulisan ini, dijelaskan bahwa kebijakan Pendidikan Islam dan moderasi beragama telah banyak mengalami perubahan dan penyesuaian sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Kebijakan pendidikan Islam dan moderasi beragama juga tidak hanya fokus pada aspek agama saja, namun melibatkan aspek sosial, budaya, dan teknologi agar setiap peserta didik mampu bersaing di era revolusi industry ini. Pendidikan Islam pada prinsipnya didasarkan pada dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Di tambah pendidikan Islam memiliki sejarah yang luar biasa. Dengan demikian, parameter baik dan buruk dalam karakter seseorang memiliki standar tertentu menurut Al-Qur’an dan Hadis. Sebagai dasar pendidikan Islam, Al-Qur’an dan Hadis dalah rujukan untuk mencari, membuat, dan mengembangkan paradigma, konsep, prinsip, teori, dan teknik pendidikan Islam, termasuk juga dalam setiap upaya pendidikan. Karena bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis yang merupakan pokok ajaran Islam, maka pendidikan Islam yang terkandung dalam nilai-nilai pembelajaran di madrasah disebut sebagai fondasi bagi pendidikan karakter. Dewasa ini ujian Pendidikan agama islam dan moderasi bukan hanya ada pada dunia nyata. Tetapi pula pada dunia maya. Dengan berkembangnya perkembangan zaman. Maka, kebijakan satu negara pun harus berubah guna merespon perkembangan zaman. Selain itu, perkembangan moderasi di Indonesia dilakukan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilakukan pemerintah ataupun swasta. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengimplementasian Pendidikan islam dan moderasi beragama dalam merawat keberagaman di Indonesia, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program Pendidikan dan moderasi beragama yang diselenggarakan oleh pemangku kebijakan.