Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi - Amri, Amri; Razak, Askari; Djanggih, Hardianto (Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia, 2024)
Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pemohon ingin membuktikan pada perkara praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks ini bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon itu tidak sah, demikian halnya dengan termohon juga mengajukan pembuktian bahwa penetapan tersangka pada perkara praperadilan dimaksud itu adalah sah; (2) Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks yang menerima seluruh pengajuan pemohon, termasuk memutuskan bahwa penetapan tersangka atas pemohon tidak sah itu berdasarkan alasan yuridis bahwa penetapan tersangka dimaksud tidak didasari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, baik secara formil maupun berdasarkan cara perolehannya. The research objective is to analyze the judge's legal considerations regarding the pretrial case with the object of determining the suspect for a corruption crime in Decision Number 19/Pid.Pra/2022/PN Mks. The study uses a normative research method. The results of this study indicate that: (1) The applicant wants to prove in the pretrial case Number 19/Pid.Pra/2022/PN Mks that the determination of the suspect against the applicant is invalid, likewise the respondent also submits evidence that the determination of the suspect in the pretrial case in question is valid; (2) The judge's legal considerations regarding the pretrial case with the object of determining the suspect for a corruption crime in Decision Number 19/Pid.Pra/2022/PN Mks which accepted all of the applicant's submissions, including deciding that the determination of the suspect against the applicant is invalid based on the legal reason that the determination of the suspect in question is not based on at least 2 (two) valid pieces of evidence, both formally and based on the method of obtaining it.